Dugaan penyalahgunaan dan penyebaran foto maupun video pribadi sejumlah perempuan melalui ruang digital menjadi perhatian KOHATI HMI Cabang Ketapang. Informasi yang beredar menyebutkan adanya dugaan pengambilan, penyimpanan, penyebaran, hingga manipulasi konten pribadi melalui grup percakapan.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum KOHATI HMI Cabang Ketapang Periode 2026–2027, Gina Khasanova, menegaskan bahwa persoalan privasi perempuan tidak boleh dianggap sebagai hal sepele, terlebih ketika konten pribadi disebarkan tanpa persetujuan.
“Kami mengecam setiap tindakan yang menyalahgunakan privasi dan martabat perempuan. Jika benar terdapat penyebaran maupun manipulasi konten pribadi tanpa persetujuan, maka persoalan ini harus ditangani secara serius dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perempuan memiliki hak untuk merasa aman, baik di ruang nyata maupun di ruang digital,” tegas Gina Khasanova.
Menurut Gina, perkembangan teknologi seharusnya diiringi dengan kesadaran untuk menghormati privasi dan martabat setiap individu. Ruang digital tidak semestinya menjadi tempat untuk mempermalukan, mengeksploitasi, ataupun menjadikan perempuan sebagai objek konsumsi dan candaan.
“Kami juga mengingatkan masyarakat untuk tidak ikut memperpanjang persoalan dengan menyebarluaskan kembali foto, video, tangkapan layar, maupun informasi yang berkaitan dengan korban. Ketika seseorang kembali menyebarkan konten tersebut, dampaknya terhadap korban akan semakin luas,” ujarnya.
Gina juga menekankan pentingnya agar masyarakat tidak melakukan penghakiman terhadap pihak yang menjadi korban maupun menyebarkan identitas dan data pribadi yang dapat memperburuk keadaan.
“Jangan sampai korban harus menghadapi dampak untuk kedua kalinya karena kontennya terus disebarkan, dibicarakan, atau dijadikan bahan candaan. Kita harus menghentikan rantai penyebaran tersebut dan memberikan ruang bagi pihak yang berwenang untuk melakukan penanganan sesuai hukum,” lanjutnya.
Dalam konteks kekerasan berbasis gender siber, Komnas Perempuan telah mengidentifikasi penyebaran konten intim tanpa persetujuan serta manipulasi atau morphing sebagai bentuk kekerasan yang dapat berdampak terhadap korban.
Karena itu, Gina Khasanova selaku Ketua Umum KOHATI HMI Cabang Ketapang mendorong aparat penegak hukum untuk menelusuri dugaan kasus tersebut secara profesional, objektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah serta memperhatikan perlindungan terhadap pihak yang terdampak.
KOHATI HMI Cabang Ketapang juga mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mengunduh, menyimpan, membagikan, maupun menyebarluaskan kembali konten yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut. Masyarakat diharapkan turut menjaga privasi, tidak menyebarkan identitas korban, serta tidak menjadikan persoalan ini sebagai bahan candaan atau konsumsi publik.
“Harapan kami, persoalan ini dapat ditangani secara serius dan menjadi momentum bagi kita semua untuk lebih sadar dalam menggunakan teknologi. Jangan sampai ruang digital menjadi tempat yang menghilangkan rasa aman perempuan. Mari bersama-sama menghentikan penyebaran konten pribadi, menghormati privasi, tidak menyalahkan korban, dan menciptakan ruang digital yang aman, beretika, serta bermartabat,” tutup Gina Khasanova.
KOHATI HMI Cabang Ketapang menegaskan komitmennya untuk terus menyuarakan perlindungan terhadap perempuan, mendorong edukasi mengenai keamanan digital, serta membangun kesadaran masyarakat bahwa menjaga privasi dan martabat seseorang merupakan tanggung jawab bersama.
Komentar ditutup.