Gagasankalbar.com – Dalam upaya memperkuat jaringan pengawasan partisipatif perempuan menjelang Pemilu dan Pemilihan Tahun 2029, Bawaslu Kubu Raya melaksanakan kegiatan Visit Konsolidasi Demokrasi Pengembangan Jaringan Pengawasan Partisipatif Perempuan Mengawasi bersama Fatayat NU Kubu Raya pada Selasa (9/6/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari langkah strategis Bawaslu Kubu Raya dalam membangun kesadaran demokrasi serta meningkatkan keterlibatan masyarakat, khususnya perempuan, dalam mengawasi seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan.
Ketua Fatayat NU Kubu Raya, Jalilah, menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kolaborasi antara Bawaslu Kubu Raya dan Fatayat NU dalam penguatan pengawasan partisipatif.
“Terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk saling berkolaborasi antara Bawaslu dengan Fatayat NU dalam rangka penguatan pengawasan Pemilu partisipatif dan Pemilihan,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Kubu Raya, Gustiar, menegaskan bahwa keterlibatan organisasi perempuan sangat penting dalam menciptakan iklim demokrasi yang sehat dan berkualitas menjelang Pemilu dan Pemilihan Tahun 2029.
Menurutnya, Bawaslu memiliki kewajiban untuk terus mengembangkan pengawasan partisipatif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi perempuan seperti Fatayat NU Kubu Raya.
“Bawaslu memiliki kewajiban untuk melakukan pengembangan pengawasan partisipatif dalam menyongsong Pemilu dan Pemilihan Tahun 2029. Karena itu, kami berupaya mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya Fatayat NU Kubu Raya, untuk bersama-sama melakukan pengawasan guna mencegah potensi pelanggaran Pemilu dan Pemilihan 2029,” kata Gustiar.
Ia juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan saran terhadap kerja-kerja pengawasan yang dilakukan Bawaslu, terutama dalam menjangkau kelompok perempuan agar semakin aktif berpartisipasi dalam pengawasan demokrasi.
Selain itu, Gustiar menjelaskan bahwa Bawaslu memiliki tanggung jawab melakukan pengawasan pada seluruh tahapan Pemilu, mulai dari pemutakhiran data pemilih, verifikasi partai politik, hingga tahapan lainnya yang menjadi bagian penting dari proses demokrasi.
Dalam kesempatan tersebut, Gustiar turut menekankan pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat. Menurutnya, demokrasi tidak hanya sebatas pelaksanaan Pemilu, tetapi juga mencakup pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
“Pendidikan politik penting dilakukan bersama-sama kepada masyarakat karena demokrasi bukan hanya sekadar Pemilu, tetapi juga bagaimana masyarakat memahami hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” jelasnya.
Pada sesi diskusi, Fatayat NU Kubu Raya menyampaikan sejumlah masukan terkait pelaksanaan Pemilu Tahun 2024. Jalilah mengungkapkan masih ditemukan beberapa persoalan dalam proses pemutakhiran data pemilih.
“Ada beberapa data masyarakat yang sudah meninggal dunia tetapi masih masuk dalam DPT. Selain itu, ada juga warga yang bekerja di luar negeri namun masih mendapatkan hak pilih,” ungkapnya.
Sebagai bentuk komitmen mendukung demokrasi yang bersih dan bermartabat, Fatayat NU Kubu Raya berencana melakukan sosialisasi kepada kelompok perempuan dan ibu-ibu agar lebih aktif dalam pengawasan Pemilu serta menolak praktik politik uang.
Di sisi lain, Nana dari Fatayat NU Kubu Raya menyampaikan bahwa organisasinya akan menggelar kegiatan pendidikan politik bagi pemilih pemula dan berencana mengundang Bawaslu Kubu Raya sebagai narasumber.
Melalui kegiatan Visit Konsolidasi Demokrasi Pengembangan Jaringan Pengawasan Partisipatif Perempuan Mengawasi ini, diharapkan sinergi antara Bawaslu Kubu Raya dan Fatayat NU Kubu Raya semakin kuat dalam memperluas pengawasan partisipatif, meningkatkan peran perempuan dalam demokrasi, serta mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2029 yang jujur, adil, dan bermartabat.
