Gagasankalbar.com — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kubu Raya melaksanakan koordinasi bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kubu Raya dalam rangka meningkatkan kerja sama pelaksanaan pendidikan politik di wilayah tersebut pada tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Kesbangpol Kubu Raya pada Selasa, 21 April 2026.
Koordinasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antar lembaga guna meningkatkan kualitas pendidikan politik masyarakat. Selain itu, pertemuan juga membahas rencana dukungan konkret dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, khususnya dalam bentuk dukungan anggaran kepada Bawaslu Kubu Raya melalui skema Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Ketua Bawaslu Kabupaten Kubu Raya, Encep Endan, menegaskan bahwa pendidikan politik merupakan bagian penting dalam memperkuat demokrasi di tingkat lokal.
“Pendidikan politik bukan hanya dilakukan saat tahapan pemilu, tetapi harus terus berjalan secara berkelanjutan. Kami berkomitmen untuk meningkatkan pemahaman masyarakat agar lebih aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa dukungan anggaran dari pemerintah daerah akan sangat membantu keberlangsungan program-program edukasi politik ke depan.
“Dengan adanya dukungan anggaran melalui NPHD, kami berharap program pendidikan politik dapat lebih maksimal, terencana, dan menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat,” tambahnya.
Dalam pertemuan tersebut turut hadir jajaran Bawaslu Kabupaten Kubu Raya serta Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, Victorianus Edven, yang memberikan penguatan terkait aspek hukum.
Melalui koordinasi ini, diharapkan program pendidikan politik di Kabupaten Kubu Raya dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas demokrasi di daerah.
