Presiden Mahasiswa Polnep Dilaporkan ke Polisi, Penuhi Panggilan untuk Klarifikasi - GAGASAN KALBAR

Menu

Mode Gelap
Kondisi SDN 52 Sungai Raya Memprihatinkan, Guru dan Siswa Bertahan dengan Fasilitas Seadanya Spanyol Singkirkan Prancis 2-0, Melaju ke Final Piala Dunia 2026 UM Metro Kirim Empat Mahasiswa ke Akademi Sejarawan Muhammadiyah Batch 1 di Yogyakarta AMCP Kalbar Desak Polisi Tindak Tegas Dugaan Penggiringan Opini Negatif terhadap Polri Tim SAR Gabungan Temukan Bocah yang Jatuh ke Sungai Landak dalam Kondisi Meninggal Dunia Game PS2 yang Tak Akan Terlupakan Anak Rental, Penuh Kenangan dan Nostalgia

Pontianak

Presiden Mahasiswa Polnep Dilaporkan ke Polisi, Penuhi Panggilan untuk Klarifikasi

badge-check


Presiden Mahasiswa Polnep Dilaporkan ke Polisi, Penuhi Panggilan untuk Klarifikasi Perbesar

Gagasankalbar.com — Presiden Mahasiswa Politeknik Negeri Pontianak (Polnep), Muhammad Iqbaal, dilaporkan ke pihak kepolisian buntut aksi demonstrasi yang berlangsung pada Rabu, 8 April 2026 di lingkungan kampus. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dalam konteks aksi unjuk rasa.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Iqbaal didampingi kuasa hukumnya, Eka Nurhayati Ishaq, mendatangi Polresta Pontianak pada Selasa (28/4/2026) untuk memenuhi panggilan klarifikasi dari pihak kepolisian.

“Saya datang untuk mendampingi saudara Iqbal dalam memenuhi panggilan yaitu klarifikasi terhadap laporan dari seseorang di Polresta Pontianak,” ungkap Eka Nurhayati Ishaq. Saat ditanya mengenai identitas pelapor, ia memilih untuk tidak mengungkapkannya.

Terkait dugaan pembungkaman suara mahasiswa atau tudingan adanya pelanggaran hukum dalam aksi tersebut, Eka dengan tegas membela kliennya. Ia menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, selama tetap mematuhi ketentuan yang berlaku.

“Ketika kita melakukan aksi, tentunya harus mengacu kepada pasal 6 tentang kewajiban peserta, serta pasal 15 terkait larangan dalam aksi. Selain itu, di KUHP juga ada ketentuan, seperti pasal 170, yang harus menjadi rujukan agar tidak melanggar aturan,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa mekanisme perizinan kegiatan penyampaian pendapat telah diatur dalam regulasi kepolisian, yakni Perkapolri Nomor 9 Tahun 2008 dan Nomor 7 Tahun 2012.

Berdasarkan landasan hukum tersebut, Eka menilai aksi demonstrasi yang dipimpin kliennya telah berjalan sesuai aturan. “Artinya, klien kami dalam melakukan aksi penyampaian pendapat di lingkungan kampus tidak ada permasalahan dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Meski demikian, ia mengakui kehadiran mereka di kepolisian merupakan bentuk itikad baik untuk meluruskan persoalan yang terjadi. “Ada poin-poin yang harus diklarifikasi, karena ada satu insiden yang belum dipahami oleh klien kami dan perlu diluruskan,” ujarnya.

Sementara itu, Muhammad Iqbaal menegaskan bahwa aksi yang digelar pada 8 April lalu merupakan bentuk penyampaian aspirasi mahasiswa. “Apa yang kami sampaikan dalam aksi itu adalah bentuk kepedulian terhadap kondisi yang ada. Kami menyuarakan apa yang menjadi keresahan bersama,” katanya.

Baca Lainnya

Polda Kalbar Hadiri Pembukaan Muswil FL2MI di Polnep Ajak Pemuda Kawal Kebijakan Secara Konstruktif

12 Juli 2026 - 09:39 WIB

Jelang Temu Karya, Keterbukaan Penjaringan Calon Ketua Karang Taruna Kabupateen/Kota Jadi Harapan Kader

8 Juli 2026 - 09:11 WIB

Solmadapar Desak PLN Kalbar Berikan Kompensasi atas Pemadaman Listrik

7 Juli 2026 - 23:58 WIB

Mantan Anggota Polres Melawi Divonis 10 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Narkotika, Kuasa Hukum Siapkan Banding

6 Juli 2026 - 12:26 WIB

Soroti Pemadaman Listrik di Kalbar, Solmadapar Tuntut Transparansi dan Kompensasi untuk Pelanggan

5 Juli 2026 - 23:06 WIB

Trending di Pontianak