oleh: inisial M
Gagasankalbar.com – Dino Patti Djalal hanya menjabat Wakil Menteri Luar Negeri selama tiga bulan. Ini fakta. Dan rupanya, tiga bulan itu sudah cukup untuk mendiskualifikasi seseorang dari hak bicara di negeri ini setidaknya menurut Habiburokhman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Ketua Komisi III DPR.
“Beliau itu kan walaupun cuma tiga bulan jadi Wamenlu, tahu maksudnya: diam sajalah.” katanya, dengan nada yang kita semua
Saya ingin tanya satu hal sederhana: sejak kapan durasi jabatan menjadi syarat sah untuk menyampaikan pendapat?
1. Hak Bicara Tidak Punya Masa Kadaluarsa.
Dino bukan orang sembarangan yang tiba-tiba punya pendapat tentang diplomasi. Ia diplomat karir selama hampir empat dekade. Duta Besar untuk Amerika Serikat. Juru Bicara Presiden. Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia komunitas kebijakan luar negeri terbesar di negeri ini yang sudah melahirkan ratusan diplomat muda.
Tiga bulan jabatan Wamenlu-nya mungkin singkat. Tapi empat puluh tahun hidupnya di dunia diplomasi itu tidak singkat. Yang lebih penting: bahkan andaikan Dino bukan diplomat. Bahkan andaikan ia hanya warga biasa yang membaca berita dan punya kalkulator. Ia tetap berhak bicara. Itulah kalau kita masih mau jujur menyebutnya demokrasi.
Dalam demokrasi, kritik bukan hak istimewa mantan pejabat. Kritik adalah hak dasar setiap orang yang membayar pajak, yang hidupnya diatur oleh kebijakan negara, yang masa depannya bergantung pada keputusan-keputusan yang dibuat atas namanya. Dino Patti Djalal memenuhi semua syarat itu.
Jadi ketika Habiburokhman berkata “ada etika di kalangan orang yang pernah menjabat untuk memberikan kesempatan kepada yang sedang menjabat bekerja, ” saya ingin bertanya: etika siapa? Etika yang tertulis di mana? Dan mengapa etika itu hanya berlaku satu arah ke bawah, bukan ke atas?
2. Demagog Tidak Selalu Berteriak
Stevenson pernah bilang, ancaman terbesar demokrasi bukan datang dari musuh di luar, tapi dari dalam dari mereka yang menggunakan bahasa demokrasi untuk menggerogoti substansinya.
Steven Levitsky dan Lucan Way, dalam Competitive Authoritarianism, mencatat pola yang sudah terlalu familiar: rezim yang melemahkan demokrasi bukan selalu dengan kudeta. Kadang cukupdengan menciptakan iklim di mana kritik terasa berbahaya, di mana pengkritik dipermalukan, dipertanyakan motifnya, dan dikecilkan kredibilitasnya sampai orang lain berpikir dua kali sebelum ikut bicara.
Lihat apa yang terjadi di sini. Dino menyampaikan kritik substantif. Ia bicara soal anggaran, efisiensi, prioritas hal-hal yang seharusnya menjadi bahan diskusi serius di ruang publik. Apa yang ia terima?
Dari Seskab Teddy: respons yang menurut banyak pengamat bernada “ofensif” dan menyentil masa jabatan Dino yang singkat.
Dari Habiburokhman: tuduhan “serangan membabi buta” dan “mengolok-olok pemerintahan.”
Tidak ada satu pun yang menjawab substansinya dengan serius.
Ini bukan kebetulan. Ini pola. Ketika kritik direspons bukan dengan argumen tapi dengan serangan balik terhadap si pengkritik dalam retorika, itu disebut ad hominem. Dalam politik, itu disebut tanda bahwa pihak yang diserang tidak punya jawaban yang lebih baik.
3. Generasi yang Belajar Dari Apa yang Dilihat
Di atas kertas, Indonesia sedang berlari menuju Indonesia Emas 2045. Program Makan Bergizi Gratis diluncurkan. Proyek-proyek mercusuar dirancang. Angka-angka dijanjikan.
Tapi ada satu hal yang tidak bisa dibangun dengan anggaran berapapun: karakter. Kebiasaan berpikir kritis. Keberanian menyampaikan pendapat. Kesediaan mendengarkan kritik tanpa merasa diancam.
Dan untuk hal itu, Negara (dalam hal ini pemerintah) memberi contoh yang sangat buruk.
Bayangkan seorang anak muda yang hari ini melihat Dino Patti Djalal, seorang diplomat senior, menyampaikan kritik yang terukur dan berbasis data. Lalu ia menyaksikan Seskab merespons dengan cara yang terasa lebih seperti pembelaan harga diri ketimbang klarifikasi kebijakan. Lalu ia mendengar seorang ketua komisi DPR menyebut kritik itu “serangan membabi buta.”
Apa yang ia pelajari?
Bahwa berbicara ada risikonya. Bahwa kritik akan dibalas bukan dengan argumen tapi dengan serangan. Bahwa lebih aman diam. Dan anak muda yang belajar diam itu kelak akan memilih, akan membayar pajak, akan hidup dalam sistem yang kita bangun hari ini. Atau tepatnya: yang gagal kita bangun.
4. Negara yang Tak Bisa Mendengar
Ada paradoks menyedihkan di sini. Pemerintah sangat sibuk berbicara soal masa depan 2045, Indonesia maju, generasi emas. Tapi untuk mendengar satu kritik dari seorang diplomat karir yang sudah mendedikasikan hidupnya untuk negeri ini, terasa terlalu mahal.
Dalam bukunya How Democracies Die, Levitsky dan Ziblatt menulis bahwa salah satu tanda paling awal dari kemunduran demokrasi adalah hilangnya mutual toleration kesediaan untuk mengakui legitimasi pihak yang berbeda pendapat. Ketika pejabat publik tidak lagi bisa membedakan antara kritik dan serangan, antara masukan dan penghinaan, antara pengkritik dan musuh di situlah demokrasi mulai sekarat dari dalam.
Teddy dan Habiburokhman bukan monster. Mereka mungkin hanya refleks. Tapi refleks yang buruk, dipertontonkan dari jabatan publik, adalah kebijakan.
Dan kebijakan itu punya konsekuensi.
Dino Patti Djalal hanya menjabat tiga bulan sebagai Wamenlu.
Tapi demokrasi yang tidak tahan mendengar kritik selama tiga menit itu yang seharusnya kita khawatirkan.
Opini ini ditulis dengan referensi pada Steven Levitsky & Lucan Way, Competitive Authoritarianism (2002); Steven Levitsky & Daniel Ziblatt, How Democracies Die (2018)
