Pontianak – Aliansi Mahasiswa & Masyarakat kembali menggelar aksi di depan DPRD Provinsi Kalimantan Barat, membawa isu nasional dan daerah terkait kebijakan kontroversial Presiden Prabowo Subianto. Sejak dilantik sebagai Presiden, Prabowo telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang menimbulkan kontroversi di masyarakat. Salah satu kebijakan terbesar adalah pemotongan anggaran besar-besaran senilai Rp306,69 triliun melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Pemangkasan ini diklaim bertujuan untuk efisiensi belanja negara dan pengalokasian ulang dana ke program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran akan terganggunya layanan publik esensial di berbagai sektor.
Rilis pers ini akan mengulas dampak dari kebijakan tersebut terhadap berbagai sektor, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, BMKG, dan sosial, serta dampak pemotongan anggaran di Kalimantan Barat. Kebijakan Presiden Prabowo tersebut membuat berbagai sektor penting mengalami kekacauan. Berikut adalah dampaknya:
- Infrastruktur:
- Anggaran untuk sektor infrastruktur dipangkas sebesar Rp81 triliun. Akibatnya, pembangunan jalan dan jembatan terhambat, proyek bendungan dan irigasi dipotong, sehingga ekonomi daerah tidak bisa tumbuh dengan baik.
- Pendidikan:
- Anggaran Kementerian Pendidikan dipotong lebih dari 50%. Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk siswa miskin terancam hilang, dan banyak guru honorer yang kehilangan pekerjaan. Selain itu, dana operasional sekolah dikurangi, sehingga fasilitas pendidikan semakin terbatas.
- Kesehatan:
- Kementerian Kesehatan mengalami pemotongan anggaran sebesar Rp19,6 triliun. Akibatnya, subsidi BPJS Kesehatan hilang, harga layanan kesehatan melonjak, dan stok obat serta alat medis berkurang. Program vaksinasi juga terhambat, meningkatkan risiko penyakit menular.
- Sosial:
- Kementerian Sosial juga mengalami pemotongan anggaran. Bantuan sosial seperti BLT dan PKH dipangkas, sementara operasional panti sosial ditunda. Bantuan untuk lansia, penyandang disabilitas, atau anak terlantar berkurang.
- BMKG:
- Anggaran BMKG dipotong lebih dari 50%, mengakibatkan akurasi prediksi cuaca turun dari 90% menjadi 60%. Ini berdampak serius pada peringatan dini bencana alam. Di Kalimantan Barat, misalnya, banjir di Kabupaten Sanggau awal tahun ini terjadi tanpa pemberitahuan dari BMKG.
Kalimantan Barat merasakan langsung dampak dari kebijakan ini. Salah satu contohnya adalah kegagalan BMKG dalam memberi peringatan tentang bencana, sehingga banjir datang tanpa peringatan dan mengejutkan warga. Efisiensi anggaran ini mengorbankan keselamatan rakyat.
Jika tujuan kebijakan ini adalah untuk efisiensi, hasilnya justru bisa membuat semua sektor semakin kacau. Semoga Presiden Prabowo segera menemukan cara agar efisiensi tidak membuat sektor-sektor vital kolaps.
Tuntutan:
- Tuntaskan mitigasi bencana dan segala macam upaya perusakan lingkungan di Kalimantan Barat.
- Tolak efisiensi anggaran yang mempersulit masyarakat dalam mendapatkan akses di sektor pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan sosial yang berkualitas baik.
Menuntut pemerintah daerah untuk segera merealisasikan peningkatan kualitas pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan sosial yang merata dan berkeadilan.
