Gagasankalbar.com – Gemawan menggelar Dialog Multipihak bertajuk “Memperkuat Ketahanan Masyarakat melalui Pembangunan yang Responsif Gender dan Adaptif terhadap Perubahan Iklim” di Kabupaten Kapuas Hulu, Selasa (9/6/2026). Kegiatan yang berlangsung di Gedung Sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Putussibau, tersebut menjadi ruang kolaborasi berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin dirasakan di tingkat lokal.
Dialog ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga perwakilan kelompok perempuan dari sejumlah desa di Kapuas Hulu. Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain BAPPERIDA Kabupaten Kapuas Hulu, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, UPT KPH Kapuas Hulu Selatan, Program di Luar Domisili (PDD) Politeknik Negeri Pontianak Kapuas Hulu, serta organisasi masyarakat sipil Sangga Bumi Lestari. Selain itu, turut hadir perwakilan kelompok perempuan dari Desa Mujan, Nanga Betung, Riam Piyang, Tubang Jaya, dan Hulu Gurung.
Pegiat Gemawan, Rahmawati, mengatakan bahwa Kapuas Hulu sebagai salah satu wilayah yang memiliki kawasan hutan tropis yang luas, daerah aliran sungai strategis, serta bentang alam penting di Kalimantan Barat, saat ini menghadapi berbagai tantangan yang dipicu oleh perubahan iklim.
“Perubahan pola musim dan curah hujan, meningkatnya risiko banjir, kekeringan pada musim tertentu, hingga ancaman kebakaran hutan dan lahan merupakan fenomena yang semakin dirasakan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir,” ujarnya.
Menurut Rahma, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat yang sebagian besar menggantungkan sumber penghidupan pada sektor pertanian dan pemanfaatan sumber daya alam. Masyarakat pedesaan menjadi kelompok yang paling rentan karena sangat bergantung pada kondisi lingkungan dan cuaca dalam menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari.
Ia menjelaskan bahwa perempuan, khususnya perempuan petani dan perempuan adat, menghadapi kerentanan yang lebih besar akibat keterbatasan akses terhadap informasi iklim, teknologi, sumber daya ekonomi, serta ruang-ruang pengambilan keputusan. Padahal, perempuan memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan keluarga, mengelola hasil pertanian, melindungi sumber air, serta mempertahankan pengetahuan lokal terkait pengelolaan sumber daya alam dan adaptasi terhadap perubahan musim.
“Perempuan bukan hanya kelompok yang terdampak, tetapi juga aktor penting dalam upaya adaptasi perubahan iklim di tingkat komunitas. Karena itu, perspektif gender perlu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah,” katanya.
Di sisi lain, akses masyarakat terhadap informasi iklim yang mudah dipahami dan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari masih menjadi tantangan. Keterbatasan penyebaran informasi yang menjangkau kelompok rentan, terutama perempuan di wilayah pedesaan, menyebabkan banyak masyarakat belum memiliki kapasitas yang memadai untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim.
Melalui dialog multipihak ini, Gemawan mendorong terciptanya ruang diskusi yang mempertemukan pemerintah daerah, akademisi, lembaga penyedia informasi iklim, organisasi masyarakat sipil, media, serta komunitas masyarakat. Forum ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman bersama mengenai dampak perubahan iklim sekaligus mendorong integrasi perspektif gender dalam kebijakan dan program pembangunan daerah.
Selain menjadi ruang diskusi, kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai wadah berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik baik dalam upaya memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi perubahan iklim. Para peserta mendiskusikan berbagai peluang kolaborasi untuk memperkuat sistem informasi iklim yang lebih inklusif, meningkatkan kapasitas masyarakat, serta memastikan kelompok rentan memperoleh akses yang lebih baik terhadap informasi dan sumber daya pendukung adaptasi.
Secara khusus, dialog ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan mengenai dampak perubahan iklim terhadap masyarakat, terutama perempuan di wilayah pedesaan. Kegiatan ini juga mendorong integrasi perspektif gender ke dalam kebijakan dan program pembangunan daerah, mengidentifikasi peluang penguatan sistem informasi iklim yang inklusif, serta memperkuat sinergi antara pemerintah, akademisi, media, dan organisasi masyarakat sipil dalam membangun ketahanan masyarakat.
Rahma berharap kegiatan ini dapat menjadi langkah awal untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.
“Melalui forum ini, kami berharap terbangun pemahaman bersama mengenai pentingnya mengintegrasikan isu gender dan perubahan iklim dalam pembangunan daerah. Selain itu, forum ini diharapkan mampu mendorong pengarusutamaan kedua isu tersebut ke dalam kebijakan dan program pembangunan, memperkuat akses masyarakat terhadap informasi iklim, khususnya bagi perempuan petani, serta membangun kolaborasi yang lebih kuat antar pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan yang adaptif terhadap perubahan iklim dan berkeadilan sosial,” pungkasnya.
