IMM Pontianak Tolak Tegas Wacana Pilkada Dipilih oleh DPRD: “Rakyat Bukan Masalah, Rakyat Adalah Jawaban” - GAGASAN KALBAR

Menu

Mode Gelap
Posbakum ‘Aisyiyah Kalbar Siap Berikan Bantuan Hukum Gratis bagi Perempuan, Anak, dan Kelompok Rentan Pemuda Muhammadiyah Kubu Raya Desak Solusi Pemadaman Listrik di Kalbar Panitia Pembangunan Masjid Muhammadiyah Rasau Jaya Jual Sayuran dan Produk UMKM untuk Galang Dana Muslim Pimpin BPD KKSS Sekadau, Siap Perkuat Soliditas dan Sinergi dengan Pemerintah Muhammad Hakiki Soroti Dugaan Persoalan Perizinan PT Hungarindo Persada Pengumuman Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Semester 1 Tahun 2026 Tingkat KPU Kabupaten Ketapang

Pontianak

IMM Pontianak Tolak Tegas Wacana Pilkada Dipilih oleh DPRD: “Rakyat Bukan Masalah, Rakyat Adalah Jawaban”

badge-check


IMM Pontianak Tolak Tegas Wacana Pilkada Dipilih oleh DPRD: “Rakyat Bukan Masalah, Rakyat Adalah Jawaban” Perbesar

Gagasankalbar.com — Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Pontianak menyatakan penolakan tegas terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Ketua Umum IMM Kota Pontianak, Sher Khan, menilai gagasan tersebut merupakan langkah mundur dari prinsip demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Sher Khan menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh diredusir hanya karena persoalan biaya penyelenggaraan atau kerumitan teknis.

“Demokrasi adalah soal kedaulatan rakyat, bukan kenyamanan elite. Ketika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka legitimasi kekuasaan bergeser dari rakyat ke ruang-ruang politik yang sarat kompromi, transaksi, dan kepentingan sempit,” ujarnya Kamis 15 Januari 2026

Ia mengingatkan bahwa Indonesia memiliki rekam jejak kelam ketika mekanisme pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. Menurutnya, praktik tersebut pernah melahirkan politik tertutup, politik balas jasa, hingga penguatan oligarki lokal yang berdampak buruk pada keberpihakan kebijakan kepada masyarakat.

“Wacana ini bukan solusi atas problem demokrasi, melainkan jalan pintas yang berisiko merusak kepercayaan publik terhadap sistem politik,” kata Sher Khan.

IMM menilai bahwa berbagai problem pilkada saat ini mulai dari politik uang, polarisasi, hingga potensi konflik bukan alasan yang cukup untuk mencabut hak rakyat dalam memilih. Justru, kata Sher Khan, yang perlu diperkuat adalah pendidikan politik, penegakan hukum pemilu, serta pembenahan internal partai politik.

“Menghukum rakyat atas kegagalan elite mengelola demokrasi adalah bentuk ketidakadilan politik,” tegasnya.

IMM Kota Pontianak menegaskan bahwa demokrasi harus disempurnakan, bukan ditarik ke belakang. Negara, menurut mereka, harus memiliki keberanian untuk tetap mempercayai rakyat dalam menentukan masa depan politiknya.

“Kami menolak segala bentuk kebijakan yang menjauhkan rakyat dari proses pengambilan keputusan politik. Demokrasi yang sehat memang melelahkan, tetapi tanpa demokrasi, kekuasaan hanya akan menjadi alat segelintir orang,” ujar Sher Khan.

Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan komitmen IMM terhadap nilai-nilai demokrasi. “Demokrasi bukan untuk disederhanakan, tetapi untuk dimatangkan. Rakyat bukan masalah, rakyat adalah jawaban,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Polresta Pontianak Gelar Lomba Hafalan Surah Al-Qur’an, Juara Pertama Berhadiah Umrah

30 Juni 2026 - 07:41 WIB

Satukata Podcast dan Sekber Satukata Resmi Beroperasi, Jadi Wadah Kolaborasi Jurnalis dan Pegiat Media Sosial

29 Juni 2026 - 07:17 WIB

HWCI Kalbar dan Posbakum ‘Aisyiyah Kalbar Teken MoU untuk Penguatan Kemanusiaan, Advokasi, dan Perlindungan Masyarakat

29 Juni 2026 - 07:14 WIB

Pencarian ABK Terjun dari Kapal di Pontianak Barat Berakhir, Korban Ditemukan Meninggal Dunia

29 Juni 2026 - 07:04 WIB

Distrik Muda Teguhkan Komitmen, Hadirkan Ruang Tumbuh bagi Generasi Muda

21 Juni 2026 - 09:18 WIB

Trending di Pontianak