Gagasankalbar.com – Direktorat Jendral Pajak (DJP) menghadapi tantangan baru seiring pesatnya perkembangan ekonomi digital, ketika aktivitas ekonomi masyarakat semakin berpindah ke ruang daring seperti transaksi e-commerce, isnis influencer, hingga layanan berbasis aplikasi tumbuh pesat dan seringkali belum sepenuhnya tercakup dalam sistem perpajakan konvensional.
Berdasarkan data kementrian keuangan, potensi pajak dari sektor digital mencapai lebih dari Rp24 trilin pada 2023, namun realisasi penerimaan belum sepenuhnya optimal. Hal ini menunjukan adanya ruang besar untuk memperkuat kepatuhan paak tanpa harus membebani pelaku usaha maupun individu.
Selama ini, Pajak kerap kali mendapat stigma negatif. Di benak banyak orang, pajak identik dengan urusan yang rumit, penuh birokrasi, dan memberatkan. Tidak jarang, masyarakat merasa malas atau bahkan takut berurusan dengan pajak. Padahal, pajak sejatinya adalah salah satu pilar utama pembangunan negara. Dari pajaklah jalan raya diperbaiki, sekolah dan rumah sakit dibangun, hingga berbagai layanan publik dapat berjalan.
Sayangnya, pesan mulia itu sering tertutupi oleh kerumitan teknis yang membuat pajak dianggap sebagai “beban.” Inilah tantangan yang harus dijawab di era digital. Dengan pemanfaatan sistem digital yang lebih mudah, cepat, dan transparan, pajak seharusnya bisa menjadi sesuatu yang lebih ramah bagi masyarakat. Pajak tidak lagi dilihat sebagai beban, melainkan sebagai teman yang membantu mewujudkan cita-cita bersama: negara yang maju dan sejahtera.
Masalah Utama: Pajak yang Dianggap Ribet
Hambatan utama kepatuhan pajak sering kali muncul karena masyarakat merasa kesulitan dalam proses pelaporan maupun pembayaran. Banyak orang yang bingung dengan formulir yang panjang, istilah-istilah teknis yang sulit dimengerti, hingga prosedur yang terlalu berbelit. Tidak jarang, proses ini membuat masyarakat akhirnya menunda kewajibannya atau bahkan sama sekali enggan melakukannya.
Pelaku usaha kecil, misalnya, sering kali merasa kerepotan karena harus meluangkan waktu ekstra untuk mengurus administrasi pajak, padahal tenaga mereka lebih banyak terkuras untuk menjalankan usaha sehari-hari. Akibatnya, kepatuhan pajak menjadi rendah, dan penerimaan negara pun ikut terhambat.
Jika pola ini terus berlangsung, mustahil membangun sistem pajak yang berkelanjutan. Dibutuhkan inovasi yang mampu mendekatkan pajak dengan masyarakat secara lebih bersahabat.
Edukasi Teknologi: Jalan Menuju Pajak yang Bersahabat Digitalisasi memberi peluang besar untuk memperbaiki sistem perpajakan. Pemerintah dapat memanfaatkan teknologi untuk menyajikan sistem yang ringkas, efisien, dan transparan. Ada beberapa langkah konkret yang bisa diwujudkan untuk mewujudkan pajak yang ramah bagi masyarakat.
Langkah pertama adalah penerapan Pajak Prasi (Pre-Filled Tax Return). Selama ini, banyak wajib pajak merasa kesulitan karena harus mengisi laporan secara manual dengan data yang kompleks. Melalui sistem prasi, formulir pajak sudah otomatis terisi berdasarkan data yang tersedia, seperti slip gaji atau catatan transaksi keuangan. Wajib pajak hanya tinggal memverifikasi, bukan lagi mengisi dari awal. Cara ini akan meminimalisir kesalahan, menghemat waktu, dan meningkatkan kepatuhan pajak secara sukarela.
Kedua, dibutuhkan sistem pembayaran pajak yang terintegrasi dan mudah diakses. Proses pembayaran yang panjang dan rumit sering kali membuat masyarakat enggan atau menunda kewajibannya. Dengan memanfaatkan digitalisasi, pembayaran pajak bisa dilakukan lebih praktis melalui aplikasi perbankan digital atau dompet elektronik. Selain lebih nyaman, sistem real-time ini juga membantu pemerintah mencatat penerimaan dengan cepat dan akurat, tanpa hambatan prosedur manual.
Ketiga, penting adanya edukasi pajak berbasis teknologi cerdas. Banyak orang menganggap pajak sebagai hal yang membingungkan bukan karena tidak peduli, melainkan kurangnya informasi yang sederhana dan mudah dipahami. Pemanfaatan chatbot atau asisten virtual berbasis kecerdasan buatan (AI) dapat menjadi solusi. Teknologi ini mampu menjawab pertanyaan masyarakat kapan saja, dengan bahasa yang sederhana, bahkan bisa memberi simulasi perhitungan pajak. Ditambah lagi, pemanfaatan media sosial dan aplikasi interaktif akan membuat edukasi pajak terasa lebih dekat dengan keseharian masyarakat.
Dari Kewajiban Menuju Kebanggaan
Inovasi digital tersebut akan membentuk ekosistem perpajakan yang lebih bersahabat. Warga tidak lagi merasa dipaksa, melainkan dimudahkan. Ketika prosesnya sederhana dan transparan, orang akan lebih ikhlas membayar pajak.
Hubungan antara negara dan rakyat pun bergeser menjadi lebih setara. Pajak bukan lagi instrumen paksaan, melainkan wujud kolaborasi untuk mencapai kemajuan bersama. Dengan kepatuhan sukarela yang meningkat, penerimaan negara akan stabil, dan hasilnya kembali pada masyarakat dalam bentuk fasilitas publik yang lebih baik.
Inilah lingkaran kebaikan yang kita harapkan: sistem yang mudah → kepatuhan meningkat → penerimaan kuat → manfaat publik lebih terasa.
Penutup: Pajak Ramah, Bangsa Kuat
Membangun penerimaan negara tidak bisa hanya mengandalkan ancaman sanksi. Penegakan hukum memang penting, namun jauh lebih efektif jika dibarengi inovasi yang menghadirkan kenyamanan.
Era digital memberi kesempatan besar untuk melahirkan sistem perpajakan yang ramah, adaptif, dan berorientasi pada kemudahan warga. Pajak bukan lagi momok, melainkan sahabat yang menemani setiap langkah menuju kesejahteraan bersama.
Kini saatnya mengubah cara pandang kita. Membayar pajak bukan sekadar formalitas administratif, melainkan partisipasi aktif dalam membangun bangsa. Jika sistem semakin mudah, transparan, dan modern, maka pajak tidak hanya akan dibayar dengan kesadaran, tetapi juga dengan kebanggaan.
*(Marsela)
