Gagasankalbar.com – Dua tahun menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Kapolda Kalbar), Irjen Pol Pipit Rismanto, S.I.K., M.H., menuai kritik dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Pontianak. Dalam refleksi dua tahun masa kepemimpinannya, GMKI menilai kepemimpinan Irjen Pipit belum memberikan perubahan signifikan terhadap institusi kepolisian di Kalbar.
Ketua GMKI Cabang Pontianak, Krisman, menyoroti lemahnya pengawasan internal oleh Kapolda terhadap perilaku dan kinerja anggota kepolisian. Ia menyatakan bahwa selama kepemimpinan Irjen Pipit, berbagai kasus yang melibatkan oknum anggota kepolisian mendapat sorotan tajam dari publik.
“Sebagai pemimpin, Kapolda seharusnya memperhatikan dan mengawasi kinerja serta perilaku seluruh anggotanya dalam menjalankan tugas sesuai dengan SOP yang berlaku,” ujar Krisman dalam keterangan persnya, Selasa (6/5).
GMKI juga menyoroti konflik lahan yang kerap terjadi di Kalbar, terutama di Kabupaten Bengkayang dan Ketapang. Krisman menilai Kapolda gagal menangani konflik tersebut yang bahkan menelan korban jiwa.
“Konflik lahan yang terus berulang hingga menyebabkan korban jiwa adalah bukti ketidakmampuan Kapolda dalam menyelesaikan persoalan agraria di Kalbar,” ungkapnya.
Salah satu kasus yang disorot adalah insiden penembakan yang menewaskan seorang ayah di Kabupaten Ketapang, yang disebut-sebut sebagai akibat kelalaian aparat. GMKI menyayangkan bahwa klarifikasi dari pihak kepolisian hanya muncul setelah kasus ini viral.
“Kasus ini sempat tenggelam, namun saat kembali diangkat oleh GMKI dan organisasi lainnya, barulah Kapolda memberikan klarifikasi. Ini menunjukkan bahwa tanpa viral, tidak ada keadilan,” kata Krisman.
Selain konflik agraria, GMKI juga menilai penanganan terhadap praktik mafia BBM bersubsidi di Kalbar masih lemah. Menurut Krisman, kelangkaan BBM bersubsidi sempat membaik setelah desakan publik, namun kembali memburuk karena tidak adanya pengawasan berkelanjutan dari pihak kepolisian.
“Kurangnya konsistensi pengawasan menyebabkan mafia BBM kembali beraksi. Ini menunjukkan bahwa penanganan oleh Polda Kalbar tidak tuntas dan berkelanjutan,” ujarnya.
Atas berbagai alasan tersebut, GMKI Cabang Pontianak mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera mengevaluasi dan mengganti Kapolda Kalbar.
“Kami berharap Kapolri segera melakukan pergantian Kapolda Kalbar agar ada perbaikan yang nyata dalam institusi kepolisian di wilayah ini,” tegas Krisman.
