Gagasankalbar.com – Penguatan ketahanan ideologi di lingkungan pendidikan kembali menjadi perhatian serius. Pengurus Provinsi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kalimantan Barat menggelar Seminar Kebangsaan bertema “Peningkatan Wawasan Guru sebagai Benteng Pencegahan Ideologi Ekstrem Neo-Nazi dan White Supremacy” di Aula Hadari Nawawi Universitas PGRI Pontianak, Rabu (11/2/2026).
Kegiatan tersebut diikuti sekitar 140 peserta dari kalangan guru se-Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya. Seminar menghadirkan unsur pemerintah daerah, kepolisian, akademisi, serta perwakilan Densus 88 AT Polri sebagai narasumber.
Hadir dalam kegiatan itu Kapolresta Pontianak Kombes Pol Endang Tri Purwanto, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pontianak Ismail, Ketua PGRI Kalbar Muhamad Firdaus, serta sejumlah tokoh pendidikan dan pengurus PGRI Kalbar.
Ketua PGRI Kalbar Muhamad Firdaus menegaskan bahwa tantangan dunia pendidikan saat ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan daya tahan ideologi peserta didik di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
Menurutnya, guru memiliki posisi strategis dalam mendeteksi sejak dini perubahan perilaku siswa yang mengarah pada intoleransi maupun kecenderungan radikal.
“Pendidikan bukan hanya transfer ilmu, tetapi juga pembinaan karakter. Guru harus mampu menjadi penjaga nilai-nilai kebangsaan dan membangun generasi yang berintegritas,” ujarnya.
Firdaus menambahkan, penguatan wawasan kebangsaan bagi guru menjadi langkah penting agar lingkungan sekolah tetap menjadi ruang aman dan inklusif bagi seluruh peserta didik tanpa memandang latar belakang suku, agama, maupun ras.
Sementara itu, Kapolresta Pontianak Kombes Pol Endang Tri Purwanto menyoroti derasnya arus informasi di era digital yang membuka ruang masuknya ideologi ekstrem transnasional. Ia menyebut paham seperti Neo-Nazi dan White Supremacy jelas bertentangan dengan Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika.
Menurutnya, generasi muda menjadi sasaran utama penyebaran paham tersebut melalui media sosial, konten digital, hingga propaganda terselubung dalam budaya populer.
“Sekolah harus menjadi safe zone, bukan hanya bebas dari kekerasan fisik, tetapi juga dari infiltrasi pemahaman yang menghalalkan kekerasan dan diskriminasi,” tegasnya.
Melalui seminar ini, para peserta diharapkan mampu memperkuat literasi digital, meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran ideologi ekstrem, serta membangun kolaborasi antara sekolah, pemerintah, dan aparat keamanan dalam menjaga ketahanan ideologi bangsa.
