Gagasankalbar.com – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Melawi menyoroti kelangkaan BBM jenis Pertalite yang terjadi di Kabupaten Melawi dalam beberapa waktu terakhir, yang disertai dengan lonjakan harga di tingkat pengecer hingga mencapai Rp18.000 sampai Rp30.000 per liter. Kondisi ini sangat memberatkan masyarakat, khususnya menjelang perayaan Imlek dan menyambut bulan suci puasa.
GMKI Melawi menilai bahwa kelangkaan BBM di momen menjelang Imlek dan menyambut bulan puasa berpotensi menimbulkan masalah serius di tengah masyarakat. Tidak hanya mengganggu aktivitas ekonomi dan mobilitas warga, situasi ini juga dapat memicu keresahan sosial, kenaikan harga kebutuhan pokok, serta memperberat beban masyarakat kecil yang sangat bergantung pada ketersediaan BBM untuk kebutuhan sehari-hari.
Ketua GMKI Melawi, Rio Gunawan, menegaskan bahwa pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta pengelola SPBU dan pihak Pertamina harus bertanggung jawab penuh atas situasi ini. Menurutnya, kelangkaan dan mahalnya harga BBM tidak boleh terus dibiarkan karena berdampak langsung pada aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari masyarakat Melawi.
“Kami mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk segera bertindak tegas memberantas praktik mafia minyak yang diduga menjadi salah satu penyebab utama kelangkaan dan melonjaknya harga BBM di lapangan. Negara tidak boleh kalah oleh permainan oknum-oknum yang mencari keuntungan di atas penderitaan rakyat,. Apalagi ini menjelang Imlek dan Bulan Suci ramadahan, yang mana mobilitas warga akan semakin padat” tegas Rio Gunawan.
GMKI Melawi juga mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak melakukan panic buying atau pembelian BBM secara berlebihan. Tindakan tersebut justru dapat memperparah kelangkaan dan membuka ruang bagi spekulasi harga di tingkat pengecer.
Selain itu, GMKI Melawi secara khusus meminta Pertamina untuk segera mengoptimalkan suplai dan distribusi BBM ke wilayah Kabupaten Melawi agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara normal dan merata. Evaluasi terhadap jalur distribusi dan pengawasan di lapangan harus diperketat guna mencegah penyelewengan.
“Kami berharap ada langkah cepat, konkret, dan terukur dari semua pihak terkait. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban dari persoalan yang seharusnya bisa diantisipasi dan ditangani dengan baik,” tutup Rio Gunawan.
