Presiden Mahasiswa Polnep Dilaporkan ke Polisi, Penuhi Panggilan untuk Klarifikasi - GAGASAN KALBAR

Menu

Mode Gelap
Emak-Emak “Pejuang Rupiah” Tolak Penghentian MBG dan Desak Berantas Korupsi Tim SAR Gabungan Lakukan Pencarian Anak Tenggelam di Danau Biru Sintang Sambut HUT Bhayangkara ke-80, Polresta Pontianak Gelar Bazar Murah dan Hiburan Rakyat Pemkab Ketapang Perkuat Instrumen Perlindungan Anak di Satuan Pendidikan, Siap Bentuk Pokja BSAN Meigi Alrianda Ungkap Kronologi Penangkapan dan Dugaan Penyimpangan dalam Penanganan Kasus Atlet Disabilitas Kubu Raya Raih Medali Perunggu di Grand Prix Tunisia 2026

Pontianak

Presiden Mahasiswa Polnep Dilaporkan ke Polisi, Penuhi Panggilan untuk Klarifikasi

badge-check


Presiden Mahasiswa Polnep Dilaporkan ke Polisi, Penuhi Panggilan untuk Klarifikasi Perbesar

Gagasankalbar.com — Presiden Mahasiswa Politeknik Negeri Pontianak (Polnep), Muhammad Iqbaal, dilaporkan ke pihak kepolisian buntut aksi demonstrasi yang berlangsung pada Rabu, 8 April 2026 di lingkungan kampus. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dalam konteks aksi unjuk rasa.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Iqbaal didampingi kuasa hukumnya, Eka Nurhayati Ishaq, mendatangi Polresta Pontianak pada Selasa (28/4/2026) untuk memenuhi panggilan klarifikasi dari pihak kepolisian.

“Saya datang untuk mendampingi saudara Iqbal dalam memenuhi panggilan yaitu klarifikasi terhadap laporan dari seseorang di Polresta Pontianak,” ungkap Eka Nurhayati Ishaq. Saat ditanya mengenai identitas pelapor, ia memilih untuk tidak mengungkapkannya.

Terkait dugaan pembungkaman suara mahasiswa atau tudingan adanya pelanggaran hukum dalam aksi tersebut, Eka dengan tegas membela kliennya. Ia menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, selama tetap mematuhi ketentuan yang berlaku.

“Ketika kita melakukan aksi, tentunya harus mengacu kepada pasal 6 tentang kewajiban peserta, serta pasal 15 terkait larangan dalam aksi. Selain itu, di KUHP juga ada ketentuan, seperti pasal 170, yang harus menjadi rujukan agar tidak melanggar aturan,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa mekanisme perizinan kegiatan penyampaian pendapat telah diatur dalam regulasi kepolisian, yakni Perkapolri Nomor 9 Tahun 2008 dan Nomor 7 Tahun 2012.

Berdasarkan landasan hukum tersebut, Eka menilai aksi demonstrasi yang dipimpin kliennya telah berjalan sesuai aturan. “Artinya, klien kami dalam melakukan aksi penyampaian pendapat di lingkungan kampus tidak ada permasalahan dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Meski demikian, ia mengakui kehadiran mereka di kepolisian merupakan bentuk itikad baik untuk meluruskan persoalan yang terjadi. “Ada poin-poin yang harus diklarifikasi, karena ada satu insiden yang belum dipahami oleh klien kami dan perlu diluruskan,” ujarnya.

Sementara itu, Muhammad Iqbaal menegaskan bahwa aksi yang digelar pada 8 April lalu merupakan bentuk penyampaian aspirasi mahasiswa. “Apa yang kami sampaikan dalam aksi itu adalah bentuk kepedulian terhadap kondisi yang ada. Kami menyuarakan apa yang menjadi keresahan bersama,” katanya.

Baca Lainnya

Emak-Emak “Pejuang Rupiah” Tolak Penghentian MBG dan Desak Berantas Korupsi

20 Juni 2026 - 10:07 WIB

Sambut HUT Bhayangkara ke-80, Polresta Pontianak Gelar Bazar Murah dan Hiburan Rakyat

20 Juni 2026 - 09:57 WIB

Meigi Alrianda Ungkap Kronologi Penangkapan dan Dugaan Penyimpangan dalam Penanganan Kasus

19 Juni 2026 - 11:23 WIB

BEM Polnep Gelar Aksi Peringatan 26 Tahun Juni Berdarah di Depan Polda Kalbar

19 Juni 2026 - 11:15 WIB

Kantor SAR Pontianak Laksanakan Siaga SAR Khusus Festival Bakcang di Sungai Kapuas

19 Juni 2026 - 11:08 WIB

Trending di Pontianak