Gagasankalbar.com – Ikatan Mahasiswa Kabupaten Ketapang (IMKK) menyampaikan perhatian terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 2 Matan Hilir Utara yang berlangsung pada bulan Ramadan.
Beredarnya foto menu MBG yang terdiri dari roti, telur rebus, dan jajanan kemasan menimbulkan pertanyaan publik terkait kesesuaian standar gizi serta mekanisme pembagian di bulan puasa. Bulan Ramadan memiliki karakteristik khusus, terutama bagi siswa yang menjalankan ibadah puasa. Pola konsumsi makanan berubah, sehingga seharusnya terdapat penyesuaian dalam komposisi menu maupun waktu distribusi agar tetap relevan, bermanfaat, dan tidak mubazir.
Melalui pernyataan resminya, Rizki Januardi selaku Anggota Kastrat (Kajian Strategi dan Advokasi) Ikatan Mahasiswa Kabupaten Ketapang menegaskan bahwa evaluasi dalam konteks bulan puasa menjadi penting agar program tetap tepat sasaran.
“Program Makan Bergizi Gratis adalah kebijakan yang baik dan patut didukung. Namun, dalam momentum bulan Ramadan, perlu ada penyesuaian teknis baik dari sisi menu maupun waktu pembagian. Jangan sampai tujuan peningkatan gizi tidak tercapai karena mekanisme yang tidak adaptif terhadap kondisi siswa yang berpuasa,” tegas Rizki.
Ia menambahkan bahwa jika makanan dibagikan pada jam sekolah saat siswa berpuasa, perlu dipastikan kualitas dan daya tahan makanan tetap terjaga hingga waktu berbuka. Selain itu, komposisi menu sebaiknya mempertimbangkan kebutuhan energi saat sahur dan berbuka, termasuk keseimbangan antara karbohidrat, protein, serta asupan vitamin dan mineral.
Ikatan Mahasiswa Kabupaten Ketapang mendorong beberapa langkah perbaikan, antara lain:
- Penyesuaian waktu distribusi makanan menjelang jam pulang sekolah atau mendekati waktu berbuka.
- Penyusunan menu khusus Ramadan yang lebih sesuai untuk konsumsi saat berbuka.
- Pengawasan kualitas makanan agar tetap layak konsumsi hingga sore hari.
- Transparansi standar menu dan SOP pelaksanaan selama bulan puasa.
Menurut Rizki, fleksibilitas kebijakan dalam situasi tertentu bukan bentuk kelemahan, melainkan wujud responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat.
“Negara harus hadir dengan kebijakan yang adaptif. Program yang baik harus mampu menyesuaikan diri dengan konteks sosial dan keagamaan masyarakatnya,” tutup Rizki.
Sebagai bagian dari masyarakat sipil, mahasiswa berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan kebijakan publik agar tetap efektif, akuntabel, dan benar-benar memberikan manfaat bagi peserta didik, termasuk dalam momentum bulan suci Ramadan.
