Oleh: Lilis Dwi Nurhayati
Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia,
Universitas Muhammadiyah Malang
Gagasankalbar.com – Media sosial, khususnya TikTok, kini menjadi tempat masyarakat menyampaikan pendapat tentang politik. Melalui video dan kolom komentar, pengguna dapat mengkritik kebijakan pemerintah, mendukung calon pemimpin, atau menanggapi isu politik yang sedang ramai diperbincangkan. Namun, kebebasan tersebut sering disalahgunakan untuk menyerang pihak yang berbeda pilihan. Contohnya, komentar seperti “pendukung mereka memang bodoh” atau “kelompok itu tidak pantas memimpin” tidak lagi membahas kualitas kebijakan, tetapi justru merendahkan orang lain. Menurut saya, masalah ini perlu diperhatikan karena bahasa dapat digunakan untuk membangun kekuasaan sekaligus menjatuhkan lawan politik.
Bahasa dan Kuasa
Ujaran kebencian dalam politik bukan sekadar penggunaan kata-kata kasar. Bahasa dapat menjadi alat untuk membuat suatu kelompok terlihat buruk, sementara kelompok lain dianggap lebih benar. Contohnya, ketika seseorang mengkritik kebijakan pemerintah dengan memberikan data dan alasan, kritik tersebut masih termasuk bagian dari diskusi politik. Namun, ketika ia menulis, “Semua pendukung pemerintah tidak punya otak,” persoalannya berubah. Kalimat tersebut menggeneralisasi banyak orang dan menyerang mereka secara pribadi. Menurut saya, cara seperti ini menunjukkan bahwa bahasa digunakan untuk melemahkan lawan, bukan untuk membuktikan bahwa pendapat sendiri lebih masuk akal.
Fenomena tersebut dapat dianalisis menggunakan Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough melalui tiga dimensi. Pertama, dimensi teks, yaitu melihat pilihan kata yang digunakan, misalnya kata “bodoh”, “pengkhianat”, atau “tidak berguna”. Kedua, praktik diskursif, yaitu melihat bagaimana komentar diproduksi, dibagikan, dan ditanggapi oleh pengguna lain. Ketiga, praktik sosial, yaitu menghubungkan komentar tersebut dengan persaingan politik dan hubungan kekuasaan di masyarakat. Ketiga dimensi ini membantu kita memahami bahwa ujaran kebencian bukan hanya persoalan kalimat, tetapi juga berkaitan dengan cara bahasa membentuk pandangan masyarakat.
Sebagai contoh, dalam perdebatan tentang pemilihan presiden, seorang pengguna menulis, “Kalau bukan pendukung kami, berarti kamu musuh negara.” Kalimat tersebut menciptakan kesan bahwa hanya satu kelompok yang benar-benar mencintai negara, sedangkan kelompok lain dianggap sebagai ancaman. Padahal, perbedaan pilihan politik tidak otomatis menunjukkan bahwa seseorang tidak peduli terhadap negaranya. Melalui kalimat seperti itu, pengguna berusaha membatasi ruang bagi pendapat yang berbeda. Hal inilah yang perlu dikritisi: bahasa dapat digunakan untuk menekan lawan secara simbolis dengan membuat pendapat mereka terlihat salah bahkan sebelum dibahas secara mendalam.
Identitas Politik
Ujaran kebencian juga dapat memperkuat identitas kelompok dan memperbesar polarisasi politik. Dalam kolom komentar TikTok, pengguna terkadang membentuk pola pikir “kami paling benar, mereka pasti salah”. Misalnya, ketika seorang pendukung calon tertentu menulis, “Pendukung calon sebelah semuanya tidak punya pemikiran,” komentar tersebut menyerang seluruh kelompok tanpa mempertimbangkan pendapat setiap orang. Jika komentar semacam ini terus muncul dan mendapat dukungan, batas antarkelompok akan semakin kuat. Masyarakat akhirnya lebih sibuk membela identitas politiknya daripada menilai program, kebijakan, dan kemampuan calon pemimpin.
Masalahnya, komentar provokatif dapat memancing balasan yang sama kerasnya. Seseorang yang merasa kelompoknya dihina mungkin membalas dengan kata-kata yang lebih kasar. Akibatnya, kolom komentar berubah menjadi tempat saling menyerang, bukan bertukar pikiran. Meski demikian, tidak semua kritik keras dapat disebut sebagai ujaran kebencian. Contohnya, pernyataan “Kebijakan ini merugikan masyarakat karena tidak disertai bantuan yang memadai” merupakan kritik yang berfokus pada kebijakan. Sebaliknya, pernyataan “Pejabat itu tidak berguna dan semua pendukungnya bodoh” menyerang pribadi sekaligus menggeneralisasi pendukungnya. Perbedaan sasaran dan cara penyampaian inilah yang perlu diperhatikan.
Dalam kerangka pemikiran Fairclough, komentar politik juga perlu dilihat berdasarkan cara pesan diproduksi dan diterima oleh masyarakat. Komentar yang memancing kemarahan dapat memperoleh banyak balasan, kemudian menyebar lebih luas melalui interaksi pengguna. Namun, banyaknya respons tidak membuktikan bahwa isi komentar tersebut benar. Misalnya, video politik yang dipotong dari konteks aslinya dapat memicu tuduhan terhadap seorang tokoh. Kolom komentarnya kemudian dipenuhi hinaan sebelum informasi lengkap diketahui. Karena itu, pengguna perlu memeriksa sumber, memahami konteks, dan tidak langsung mempercayai tuduhan hanya karena banyak orang menyetujuinya.
Etika Digital
Menurut saya, upaya mengatasi ujaran kebencian harus dimulai dari kesadaran bahwa kebebasan berpendapat bukan berarti bebas menyerang siapa saja. Pengguna TikTok perlu membedakan kritik terhadap gagasan dengan penghinaan terhadap orang atau kelompok. Misalnya, daripada menulis “Pendukung calon itu semuanya bodoh”, seseorang dapat menyampaikan, “Saya tidak setuju dengan pilihan tersebut karena program ekonominya belum menjelaskan sumber pendanaan secara rinci.” Contoh kedua lebih kuat karena menyebutkan alasan yang dapat diperdebatkan. Kritik berbasis argumen juga membantu masyarakat menilai persoalan politik berdasarkan isi, bukan berdasarkan kebencian terhadap kelompok tertentu.
Selain pengguna, platform media sosial dan lembaga pendidikan juga memiliki peran penting. TikTok perlu menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah diakses dan menangani konten yang melanggar aturan secara konsisten. Sementara itu, kampus dapat membiasakan mahasiswa untuk menganalisis informasi, mengenali provokasi, dan menyampaikan kritik secara bertanggung jawab. Mahasiswa tidak cukup hanya mampu menggunakan media sosial, tetapi juga perlu memahami dampak bahasa yang digunakan. Sebelum mengunggah komentar, kita dapat bertanya apakah kalimat tersebut menyampaikan fakta, mengkritik kebijakan, atau justru merendahkan orang lain. Langkah sederhana ini dapat membantu mengurangi penyebaran permusuhan di ruang digital.
Pada akhirnya, ujaran kebencian dalam kolom komentar TikTok perlu dipahami sebagai persoalan bahasa sekaligus persoalan kekuasaan. Melalui pilihan kata, seseorang dapat membangun citra buruk tentang lawan, memperkuat kelompok sendiri, dan memengaruhi cara masyarakat memandang suatu isu politik. Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough membantu kita melihat hubungan antara teks, proses penyebaran wacana, dan kondisi sosial yang melatarbelakanginya. Menurut saya, politik seharusnya menjadi ruang untuk menguji gagasan, bukan ajang menghina orang yang berbeda pilihan. Perbedaan pendapat tetap boleh disampaikan secara tajam, tetapi harus disertai alasan, bukti, dan tanggung jawab.
Komentar ditutup.