Gagasankalbar.com — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah ketua umum partai politik di Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu (31/8/2025). Pertemuan ini berlangsung di tengah eskalasi demonstrasi yang meluas ke berbagai daerah, menyusul tuntutan publik terhadap transparansi dan reformasi lembaga legislatif.
Dalam konferensi pers usai pertemuan, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa para pimpinan partai politik telah menyepakati sejumlah langkah korektif terhadap kebijakan DPR RI. Di antaranya adalah pencabutan besaran tunjangan anggota DPR serta penerapan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” ujar Prabowo.
Presiden juga mengungkapkan bahwa ketua umum partai politik telah mengambil tindakan tegas terhadap anggota DPR yang dinilai menyampaikan pernyataan keliru di hadapan publik. Langkah tersebut mencakup pencabutan keanggotaan dari parlemen.
“Langkah tegas tadi yang dilakukan Ketua Umum Partai Politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotaannya di DPR RI,” tegasnya.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional, termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, serta perwakilan dari Partai Demokrat dan PKS.
Presiden Prabowo menekankan pentingnya kepekaan wakil rakyat terhadap aspirasi masyarakat dan menegaskan bahwa kebebasan berpendapat dijamin oleh undang-undang, selama disampaikan secara damai dan bertanggung jawab.
