Gagasankalbar.com – Persoalan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi sorotan aliansi pemuda dan mahasiswa saat mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Ketapang, Rabu (14/10/2026). Melalui aksi penyampaian aspirasi tersebut, Cipayung+ bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) meminta DPRD lebih aktif memastikan persoalan yang dihadapi masyarakat mendapat penanganan serius.
Kehadiran massa membawa sejumlah persoalan yang dinilai memerlukan keterlibatan langsung para pemangku kebijakan. Antrean kendaraan di SPBU, kebutuhan penambahan kuota BBM, hingga keterbukaan penggunaan anggaran penanggulangan karhutla menjadi perhatian dalam penyampaian aspirasi tersebut.
Aliansi menilai, kondisi tersebut tidak cukup disikapi melalui imbauan atau pernyataan semata. Diperlukan langkah pengawasan yang terarah, koordinasi lintas instansi, serta keterbukaan informasi agar masyarakat mengetahui perkembangan penanganan persoalan di daerah.
Agus Haryandi selaku Ketua BEM STAI Al-Haudl Ketapang, yang hadir sebagai perwakilan Cipayung+, menegaskan bahwa keterlibatan pemuda dan mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi masyarakat.
“Bagi kami, persoalan BBM dan karhutla bukan sekadar isu yang dibicarakan, melainkan persoalan nyata yang dirasakan masyarakat. Kami hadir untuk mendorong agar keresahan ini mendapat perhatian serius dan ditindaklanjuti melalui langkah konkret. DPRD harus menjalankan fungsi pengawasannya, sehingga aspirasi yang disampaikan tidak berhenti sebatas catatan,” ujarnya.
Menurut Agus, masyarakat membutuhkan kepastian mengenai ketersediaan BBM serta keterbukaan informasi terkait penanganan karhutla, termasuk penggunaan anggaran yang diperuntukkan bagi penanggulangan bencana tersebut.
Sementara itu, M. Iqbal Khadafi selaku Ketua Umum HMI Cabang Ketapang, yang juga menjadi perwakilan Cipayung+, menekankan pentingnya transparansi dan tanggung jawab pemerintah dalam menangani persoalan daerah.
“Pemuda dan mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan persoalan yang dirasakan masyarakat. Kami ingin ada keterbukaan informasi, pengawasan yang konsisten, dan keseriusan dari pihak-pihak terkait. Jangan sampai masyarakat terus menghadapi persoalan yang sama tanpa kejelasan penyelesaian,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa penanganan karhutla perlu memperhatikan kondisi petugas di lapangan serta memastikan langkah pencegahan dan mitigasi dilakukan secara berkelanjutan.
Dalam tuntutan yang disampaikan, aliansi meminta DPRD Kabupaten Ketapang memperketat pengawasan distribusi BBM, khususnya dengan melibatkan Pertamina dan Jobber Ketapang. Mereka juga mendesak agar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) segera dijadwalkan untuk membahas kendala distribusi dan mencari solusi atas antrean panjang di sejumlah SPBU.
Selain itu, DPRD diminta mengawal usulan penambahan kuota BBM kepada Pertamina agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan lebih baik.
Pada aspek penanganan karhutla, aliansi mendorong pengawasan anggaran serta pembaruan informasi mengenai persebaran titik panas (hotspot) dan titik api secara berkala. Pemerintah daerah juga diminta membuka informasi mengenai mekanisme dan rencana penggunaan Bantuan Presiden (Banpres) senilai Rp20 miliar yang disebut diperuntukkan bagi penanganan karhutla di Kabupaten Ketapang.
Tidak hanya berfokus pada anggaran dan kebijakan, aliansi turut meminta pemerintah daerah memastikan pemeriksaan kesehatan bagi petugas pemadam kebakaran, baik dari unsur pemerintah maupun swasta. Penguatan mitigasi juga dinilai penting untuk mengurangi risiko dan dampak karhutla terhadap masyarakat.
Secara keseluruhan, terdapat enam pokok tuntutan yang disampaikan, yakni pengawasan distribusi BBM, pelaksanaan RDPU, pengawalan penambahan kuota BBM, pengawasan anggaran dan keterbukaan informasi karhutla, transparansi Banpres Rp20 miliar, serta jaminan kesehatan petugas dan penguatan mitigasi.
Melalui aksi tersebut, Cipayung+ dan BEM berharap DPRD Kabupaten Ketapang serta pemerintah daerah dapat menindaklanjuti setiap aspirasi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Bagi aliansi, penyampaian aspirasi bukanlah tujuan akhir. Hal terpenting adalah memastikan adanya tindak lanjut yang jelas, pengawasan yang berkelanjutan, dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
Mereka menegaskan bahwa suara pemuda dan mahasiswa merupakan bagian dari kontrol sosial yang bertujuan mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan bertanggung jawab terhadap persoalan masyarakat Kabupaten Ketapang.
Komentar ditutup.